Penerapan cukai MBDK tuai kontroversi. Sumber. nasional.kontan.co.id
Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Ary Subagyo Wibowo, menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus segera menghentikan penundaan dan menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai langkah konkret menekan angka diabetes dan menurunkan konsumsi gula di Indonesia. Penundaan kebijakan ini dianggap mengabaikan hak masyarakat atas pangan sehat dan berdampak pada peningkatan risiko penyakit terkait konsumsi gula berlebih.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes), jurusan Farmasi, semester lima, Resa Alfina menuturkan, penerapan cukai MBDK sangat perlu dilakukan karena berbagai data kesehatan menunjukkan kasus diabetes di Indonesia masih tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi langkah positif bagi masyarakat jika penerapannya tidak ditunda.
“Karena diabetes adalah penyakit yang cukup berbahaya karena dapat memicu infeksi pada organ dalam manusia, maka diperlukan upaya khusus sebelum masyarakat terdampak. Salah satunya melalui penerapan cukai MBDK, sehingga masyarakat terdorong untuk mengurangi konsumsi minuman kemasan berkadar gula tinggi,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Nuraeni Kusmana Dewi mengungkapkan, kebijakan cukai MBDK dinilai cukup baik untuk mengurangi konsumsi gula dan menekan angka diabetes di Indonesia. Namun, jika kebijakan tersebut diterapkan, khawatir akan sangat berdampak pada para pemilik warung yang menjual minuman kemasan.
“Kalau kebijakan cukai MBDK benar-benar diterapkan, otomatis harga minuman yang diperjualbelikan akan naik. Kondisi itu pasti berdampak pada pemilik warung karena dapat memperlambat perputaran dagang. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk menunda kebijakan cukai MBDK merupakan langkah yang tepat,” ungkapnya.
(Mahendra Dewa Asmara)
