Keputusan mengenai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional memicu kontroversi luas di tengah publik. Sumber. merdeka.com
Dalam memperingati Hari Pahlawan pada Senin (10/11), Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menetapkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai salah satu dari 24 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional. Keputusan tersebut menuai penolakan dari sejumlah kalangan muda, khususnya generasi Z, yang menilai rekam jejak Soeharto yang identik dengan pemerintahan otoriter, pelanggaran HAM, korupsi, serta perusakan lingkungan tidak sejalan dengan nilai-nilai kepahlawanan.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Tata Negara (HTN), semester tiga, Siraz Radenmas Rivai mengungkapkan, penetapan Presiden ke dua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menuai tanggapan kritis dari kalangan muda. Sejumlah mahasiswa menilai keputusan tersebut kurang bijak, sebab meski Soeharto dikenal atas jasanya dalam pembangunan, rekam jejak pelanggaran HAM dan tindakan otoriter pada masa pemerintahannya tidak dapat diabaikan.
“Secara formal mungkin ia memenuhi syarat sebagai pahlawan, tetapi secara moral hal ini patut dipertanyakan. Harapannya, Presiden Prabowo dapat meninjau kembali hal ini, karena penokohan Soeharto di tengah banyaknya catatan pelanggaran HAM berisiko mengaburkan fakta sejarah bagi generasi mendatang,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), semester tiga, Fadhilah Muhammad Miftah menuturkan, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menuai tanggapan beragam dari kalangan muda. Sebagian menilai keputusan tersebut perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan rekam jejak Soeharto selama 32 tahun memimpin, yang diwarnai dengan berbagai polemik politik dan kemunduran demokrasi.
“Menurut saya, keputusan ini kurang tepat karena masa pemerintahan Soeharto justru menimbulkan keresahan sosial dan ketimpangan kesejahteraan. Selama puluhan tahun berkuasa, banyak kebijakan yang dinilai merugikan rakyat serta mengikis nilai-nilai demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
(Fayruz Zalfa Zahira)
