
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai salah satu instansi pelayanan publik dalam sektor administrasi. Sumber. kompas.com
Dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Jakarta, Rabu (10/9). Koordinator Bagian Humas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Yanelis Prasenja menekankan pelayanan publik harus menjadi fondasi utama untuk memperkuat interaksi dengan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif tidak hanya murah dan mudah didapat, tetapi juga harus berdampak pada semua kalangan termasuk kelompok rentan.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan Ilmu Politik (Ilpol), semester lima, Sadam Najmi Wiyono mengungkapkan, pelayanan publik yang berdampak terhadap masyarakat dapat diukur dengan bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat itu sendiri. Pelayanan publik yang inklusif akan membuat semua kalangan masyarakat termasuk kelompok rentan mendapatkan akses yang sama.
“Karena setiap orang berhak mendapatkan layanan yang layak. Maka, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Kemenko Infra sangat mencerminkan nilai keadilan. Jika kualitas pelayanan publik tidak ditingkatkan, khawatir kesenjangan sosial akan muncul dari masyarakat karena timbulnya ketidakpuasan dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Lukmanul Hakim mengatakan, pelayanan publik sejauh yang dirasakan belum sepenuhnya inklusif dan berdampak terhadap semua kalangan masyarakat. Kendala akses di beberapa daerah dan fasilitas yang belum merata, membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses berbagai layanan.
“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, sangat penting bagi pemerintah agar memerhatikan pelayanan yang layak terhadap kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin, agar mereka mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, maupun layanan administrasi tanpa adanya hambatan,” pungkasnya.
(Mahendra Dewa Asmara)





